Pengelolaan Hutan Harus Akuntabel dan Transparan, Ini Fokus Pemerintah
- account_circle Sinar Sintang
- calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
- print Cetak
Ilustrasi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya tata kelola kehutanan berbasis risiko untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan berintegritas. Foto: Ma_Frank dari Pixabay
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SinarSintang.com – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penguatan tata kelola kehutanan yang akuntabel dan berintegritas menjadi prasyarat utama pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Rohmat mengatakan, pendekatan berbasis risiko perlu diterapkan secara konsisten agar perencanaan dan pelaksanaan program kehutanan berjalan efektif serta mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
“Pengelolaan hutan ke depan harus dilaksanakan melalui tata kelola yang kuat dan pengawasan efektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan lingkungan,” kata Rohmat saat menutup Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2026, Selasa (10/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas arah pembangunan kehutanan dalam RPJMN 2025–2029, kebijakan anggaran sektor kehutanan, serta prioritas program Kementerian Kehutanan pada 2026.
Rohmat juga menekankan pentingnya penerapan One Map Policy dan Decision Support System untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional, ketahanan ekologi, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan dampak perubahan iklim yang kian nyata sehingga perencanaan kehutanan berbasis lanskap, khususnya daerah aliran sungai, harus menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah. (*/)
- Penulis: Sinar Sintang
Saat ini belum ada komentar