Anggaran Karhutla Rp40 Miliar Jadi Sorotan, Netizen Pertanyakan Harga Beras, Mi Instan, hingga Masker Anak

SinarSintang.Com — Penggunaan anggaran bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp40 miliar yang berasal dari bantuan Presiden untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan hangat publik.

Sejumlah item pengadaan yang tercantum dalam rincian anggaran menuai pertanyaan serius dari para warganet di media sosial.

Sorotan tersebut menyasar berbagai barang, mulai dari harga bahan kebutuhan pokok, perlengkapan bantuan administrasi, hingga anggaran masker untuk anak-anak yang terdampak kabut asap.

Di kolom komentar akun Instagram resmi Kalbarprov, akun bernama ikaaprliand mempertanyakan nominal harga pengadaan yang tertera di dokumen.

Ia menyoroti harga beras yang tercantum mencapai Rp29 ribu dan mi instan yang tertulis dengan angka Rp222 ribu.

Sementara itu, akun bernama tesyaangelica turut mempertanyakan harga kertas HVS 75 gram yang disebut mencapai Rp75 ribu.

Pertanyaan serupa juga dilemparkan oleh akun te yang menanyakan rasionalisasi harga kertas HVS 76 ribu rupiah, serta akun ika yang kembali mempertanyakan harga beras Rp29 ribu dan mi instan Rp222 ribu.

FOTO: Sc/Ig.

Kemunculan angka-angka tersebut memicu spekulasi dan pertanyaan publik mengenai rincian satuan harga, volume barang yang dibeli, spesifikasi produk, hingga dasar penetapan harga dalam proses pengadaan.

Kendati demikian, guna menilai kewajaran harga tersebut, publik perlu memastikan kembali satuan masing-masing barang, jumlah unit pembelian, serta kepastian apakah angka tersebut merupakan harga per unit atau paket tertentu.

Perhatian warganet tidak hanya tertuju pada kebutuhan pokok dan alat tulis kantor semata.

Pengadaan sarana logistik berupa selimut, handuk, dan sarung yang masing-masing tercantum bernilai lebih dari Rp300 juta turut memicu tanda tanya.

Selain itu, plot anggaran pengadaan masker anak yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp600 juta tidak kalah menyita perhatian masyarakat.

Sejumlah warga mempertanyakan realisasi dan pola distribusi masker tersebut di lapangan, terutama saat kabut asap tebal mengganggu aktivitas warga hingga meliburkan sekolah.

Masyarakat merasa pembagian masker kepada kelompok rentan seperti anak-anak tidak terlihat secara masif di lingkungan pemukiman maupun fasilitas umum.

Bahkan, sempat beredar kabar mengenai seorang anak yang diduga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga meninggal dunia.

Namun demikian, kepastian penyebab kematian serta kaitannya dengan pemicu paparan asap karhutla masih harus dikonfirmasi melalui keterangan medis dan otoritas berwenang.

Besarnya nilai dana bantuan bencana tersebut mendorong publik mendesak Pemprov Kalbar membuka rincian realisasi secara transparan.

Masyarakat menuntut kejelasan mengenai volume pembelian, harga satuan, identitas penyedia barang, hingga daftar penerima manfaat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta instansi terkait dinilai perlu segera memberikan klarifikasi resmi guna menjawab keraguan publik.

Keterbukaan dokumen kontrak, spesifikasi barang, berita acara serah terima, hingga bukti pembayaran dapat menjadi instrumen untuk pembuktian akuntabilitas.

Selama belum ada dokumen penjelas dan klarifikasi resmi yang terverifikasi, simpang siur mengenai kewajaran harga tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk penyimpangan anggaran.

Kini masyarakat menunggu transparansi penuh dari pemerintah guna memastikan dana puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar tersalurkan kepada warga yang membutuhkan.***