BNPP Gelar Survei Pengelolaan Perbatasan di Entikong, Soroti Pos Rusak hingga Otogate Imigrasi

SinarSintang.com — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Survei Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026 di Wisma Nusantara PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi nasional untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan di wilayah strategis perbatasan Indonesia-Malaysia.

Survei dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw. Sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga instansi pelayanan lintas batas turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Peserta yang hadir di antaranya Sekretaris Camat Entikong Asing, Kasubsektor Entikong IPDA M.P. Harahap mewakili Kapolsek Entikong AKP Donny Sembiring, perwakilan Satgas Pamtas, Kepala Desa Entikong Joko, Kepala Bea Cukai Entikong Rudi Endro Pratiko, perwakilan Imigrasi Kelas II TPI Entikong, hingga unsur Lintas Komunitas Kawasan (LKK) Entikong.

Kegiatan berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi lintas sektor yang membahas berbagai tantangan pengelolaan kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur pengamanan hingga pelayanan publik.

Dalam forum tersebut, Satgas Pamtas Entikong menyoroti kondisi tiga pos jaga perbatasan yang mengalami kerusakan bangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pos Perbatasan Segumon yang dinilai membutuhkan perbaikan segera untuk menunjang pengamanan wilayah negara.

Selain itu, Badan Karantina juga menyampaikan sejumlah kendala pelayanan pemeriksaan di kawasan perbatasan. Penggunaan alat X-Ray disebut belum optimal, sementara kapasitas gedung pelayanan dianggap belum memadai, terutama saat menangani pemulangan deportasi dalam jumlah besar.

Kepala Desa Entikong Joko turut mengusulkan penertiban bangunan warga yang berada terlalu dekat dengan badan jalan. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan dan akses kendaraan di kawasan perbatasan.

Pemerintah desa juga mengusulkan pembangunan dan pengembangan kantor desa karena fasilitas yang ada saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk menunjang pelayanan administrasi masyarakat.

Sementara itu, pihak Imigrasi Kelas II TPI Entikong memaparkan rencana penataan layanan Pas Lintas Batas (PLB) agar arus keluar masuk masyarakat menuju Tebedu, Malaysia, dapat berjalan lebih tertib dan efisien.

Imigrasi juga berencana membangun sistem otogate atau gerbang otomatis guna mempercepat pemeriksaan sekaligus memperkuat pengawasan di pintu perlintasan Indonesia-Malaysia.

Kasubsektor Entikong IPDA M.P. Harahap mengatakan pelayanan dan fasilitas di lingkungan Polsek Entikong hingga kini masih berjalan normal tanpa kendala berarti. “Seluruh pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas pengamanan kawasan perbatasan berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” ujar Harahap.

Ia menegaskan Polri siap mendukung seluruh program pemerintah dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan yang memiliki peran penting dalam aspek keamanan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat.

Menurut dia, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mendorong pembangunan wilayah perbatasan yang lebih maju dan berdaya saing.

Melalui survei tersebut, pemerintah berharap berbagai kebutuhan dan persoalan di kawasan perbatasan dapat dipetakan secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (*/)