Banyak Kasus Tak Dilaporkan, Kapolri Resmikan Direktorat PPA-PPO di Polda Kalbar
- account_circle Sinar Sintang
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
- print Cetak
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda, termasuk Polda Kalbar. Foto: Divisi Humas Polri
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SinarSintang.com — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat resmi menjadi salah satu wilayah yang memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Kapolri mengatakan, pembentukan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres bertujuan memperkuat pelayanan serta perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO di daerah, termasuk Polda Kalbar, korban diharapkan tidak lagi takut melapor karena negara hadir memberikan perlindungan,” ujar Sigit.
Menurut Sigit, selama ini banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terungkap karena korban mengalami trauma dan merasa tidak aman. Oleh karena itu, Polri terus melakukan sosialisasi untuk membangun kepercayaan masyarakat agar berani melapor.
Selain menangani kekerasan dalam negeri, Direktorat PPA-PPO juga difokuskan pada pencegahan perdagangan orang lintas negara. Kapolri menyoroti wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat yang rawan menjadi jalur pengiriman pekerja migran ilegal.
“Banyak warga kita menjadi korban karena dijanjikan pekerjaan, tetapi justru terjebak perdagangan orang. Ini menjadi perhatian serius,” kata Sigit.
Ia menegaskan, Direktorat PPA-PPO Polri akan bekerja sama dengan kementerian, lembaga terkait, serta mitra internasional untuk memastikan perlindungan korban dan pencegahan TPPO berjalan optimal. (*/)
- Penulis: Sinar Sintang
Saat ini belum ada komentar