Perkuat Kemandirian Fiskal, Pemprov Kalbar Tingkatkan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

SinarSintang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat di level ini dinilai sebagai ujung tombak dalam pengelolaan pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Kawasan Kantor Gubernur pada Kamis, 22 Januari 2026.

Dalam agenda ini, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama bertajuk “Bersinergi dalam Pengembangan Kompetensi ASN se-Kalimantan Barat” oleh para kepala daerah.

Wagub Krisantus menegaskan bahwa tantangan pembangunan di wilayah yang luasnya 1,11 kali Pulau Jawa ini membutuhkan sosok ASN yang memiliki visi serta keberanian.

“Mengelola wilayah sebesar ini membutuhkan ASN yang tidak hanya bekerja rutin, tetapi memiliki kompetensi, visi, dan keberanian mengambil terobosan,” ujar Wagub pada Kamis sore.

Ia menyoroti besarnya potensi sumber daya mineral Kalbar, mulai dari emas hingga uranium, yang hingga kini pengelolaannya dinilai belum optimal dan sebagian masih ilegal.

Menurut Krisantus, persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) seluas 70 ribu hektare bukan hanya masalah hukum, melainkan tantangan ASN dalam merumuskan kebijakan yang adil.

Wagub juga mengingatkan bahwa pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat adalah pesan agar daerah mulai belajar berdiri di atas kaki sendiri.

“Pemotongan transfer merupakan pesan agar daerah mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun, harus diiringi regulasi yang memberi ruang bagi daerah,” tegasnya.

Tantangan terbesar yang harus dihadapi menurutnya adalah perubahan pola pikir (mindset) para ASN dan pemangku kebijakan dalam mengelola kekayaan alam.

Ia berharap ASN Kalbar tidak hanya terpaku pada sektor pengerukan sumber daya, tetapi juga kreatif dalam mengelola jasa lingkungan dan pariwisata sebagai sumber PAD.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov Kalbar dalam memulai peningkatan kapasitas ASN.

Agus Fatoni menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah penggerak utama dalam keberhasilan organisasi pemerintahan dibanding sumber daya lainnya.

“Dalam organisasi, yang paling penting adalah manajemen dan kepemimpinan. Namun, kunci utamanya tetap SDM,” jelas Agus Fatoni yang hadir sebagai narasumber.

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menambahkan bahwa kegiatan ini adalah upaya membangun ASN yang unggul dan berdaya saing global.

BPSDM Kalbar kini tengah mengembangkan sistem pembelajaran adaptif melalui pendekatan digital sebagai bagian dari implementasi Kalimantan Barat Corporate University.

“Kami ingin BPSDM menjadi kawah candradimuka bagi ASN Kalbar, tempat ASN dibentuk agar menjadi aparatur yang profesional dan berintegritas,” ungkap Windy.

Selain kemampuan teknis, Windy menekankan bahwa ASN Kalbar juga harus dibentuk menjadi sosok yang bugar secara fisik serta memiliki empati sosial yang tinggi sebagai pelayan publik.