Ketimpangan Bantuan Sosial: Wabup Ronnu Minta Data Kemiskinan Berbasis Desa Rampung April 2026
- account_circle Tim
- calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
- print Cetak
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny minta Camat dan Kades kumpulkan data real warga di bawah garis kemiskinan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. (Foto: Ist.)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SinarSintang.Com — Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Camat, Lurah, hingga Kepala Desa untuk segera melakukan pendataan valid terhadap warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Instruksi tersebut disampaikan Wabup Ronny saat memimpin Rapat Koordinasi di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Selasa, 27 Januari 2026.
Pemkab Sintang di bawah kepemimpinan pasangan Bala-Ronny menginginkan data yang bersifat real dan objektif yang bersumber langsung dari pemerintah desa, bukan sekadar data statistik normatif.
“Sebenarnya kalau aku mau download pun ada data di BPS, angkanya sekitar 7 sampai 8 persen. Cuma, yang kita mau tahu adalah data real dari seluruh desa,” tegas Florensius Ronny.
Wabup menekankan pentingnya mengetahui faktor penyebab warga tersebut hidup di bawah garis kemiskinan agar intervensi bantuan yang diberikan nantinya lebih efektif.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, beberapa faktor utama kemiskinan di Sintang meliputi penyandang disabilitas, warga yang mengalami sakit permanen (TBC, pasca-stroke, hipertensi), tingkat SDM rendah, hingga status janda/duda dengan tanggungan anak banyak.
“Saya mau tidak ada masyarakat yang hidup seperti ini yang tidak dapat perhatian dari pemerintah, khususnya Pemda Sintang. Mereka harus mendapatkan bantuan seperti BLT, PKH, atau anggaran dari Pemkab,” tambahnya.
Wabup Ronny juga menceritakan pengalamannya saat turun ke lapangan, di mana ia menemukan kasus ketimpangan penyaluran bantuan.
Ia melihat ada warga yang layak dibantu karena kondisi rumah reot dan memiliki anak disabilitas, namun justru tidak terdata sebagai penerima bantuan, sementara tetangganya yang lebih mampu justru mendapatkan bantuan.
Sesuai informasi dari BPS Sintang, kategori masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp700.000 per bulan.
Wabup menargetkan data lengkap dan valid dari seluruh desa sudah harus tersedia paling lambat pada April 2026 mendatang.
“Saya harap April 2026 sudah tersedia datanya. Sehingga pada rapat berikutnya, solusinya sudah ada untuk membantu mereka,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh 14 Camat, perwakilan Polres Sintang, Bulog Sintang, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sintang.
- Penulis: Tim
- Editor: Abu Alif
Saat ini belum ada komentar