Transformasi RS Yarsi Pontianak: Pasien Membludak, BOR 86 Persen Jadi Sinyal Penambahan Gedung

SinarSintang.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit (RS) Yarsi Pontianak. Perubahan ini dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tersebut secara signifikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, dr. Harisson, mengungkapkan bahwa tingginya animo warga terlihat jelas dari angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang kini telah menyentuh angka 86 persen.

“Dalam manajemen rumah sakit, BOR 86 persen sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, rumah sakit sudah sangat padat dan perlu segera dilakukan penambahan gedung rawat inap untuk mengakomodasi kebutuhan pasien,” ujar Harisson usai membuka Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi), di Aula RS Yarsi Pontianak, Rabu (14/1/2026).

Selain tingkat keterisian yang tinggi, Harisson menyoroti perbaikan pada indikator manajerial lainnya, yaitu Turnover Interval (TOI) atau masa tenggang penggunaan tempat tidur. Ia mengenang masa sulit RS Yarsi yang dulu sempat memiliki angka TOI hingga 24 hari.

“Sekarang, di bawah kepemimpinan dr. Carlos, TOI berhasil ditekan menjadi hanya 1,6 hari. Ini pencapaian luar biasa. Pasien pulang, tidak sampai dua hari kamar sudah siap digunakan kembali,” jelasnya.

Perbaikan juga terlihat pada Length of Stay (LOS) atau rata-rata durasi perawatan pasien yang kini berada di angka empat hari. Menurutnya, durasi yang efisien ini menunjukkan kompetensi tenaga medis dalam memberikan penanganan yang cepat dan tepat.

“Pasien datang, ditangani dengan cepat, sembuh, dan bisa kembali ke keluarga. Ini bukti profesionalisme dokter dan perawat kita,” tambah Harisson.

Dalam forum tersebut, Harisson juga mengklarifikasi perihal posisinya yang sempat mengundurkan diri sebagai pembina yayasan. Langkah tersebut diambil secara administratif melalui notaris untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan saat proses penyaluran hibah dari pemerintah daerah.

“Saya ingin memastikan tidak ada kecurigaan bahwa bantuan diberikan karena jabatan. Saya mundur agar dukungan Pemprov kepada Yarsi benar-benar murni atas dasar kepentingan publik dan kinerja rumah sakit,” tegasnya.

Namun, Harisson juga memberikan gambaran mengenai tantangan keuangan daerah di tahun 2026. Ia memaparkan adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp522 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pada sektor dana hibah.

Meskipun anggaran daerah tengah diperketat, Harisson mendorong pengurus Yarsi untuk tetap optimis dan aktif menjalin komunikasi dengan Gubernur Kalbar demi keberlanjutan operasional.

“Yarsi adalah lembaga sosial nirlaba. Kita membutuhkan orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih demi kepentingan umat. Pemerintah akan terus berupaya hadir meski di tengah keterbatasan,” pungkasnya.

Melalui transformasi ini, RS Yarsi diharapkan tidak hanya unggul secara statistik, tetapi tetap konsisten menjadi institusi kesehatan yang ramah dan menjadi sandaran utama bagi masyarakat Kalimantan Barat.